Bentuk-Bentuk Badan Usaha

BENTUK BENTUK BADAN USAHA DI INDONESIA

BAB I

PENDAHULUAN

 

1.1. Latar Belakang

Badan usaha merupakan kesatuan organisasi ekonomi yang berbentuk suatu badan hukum serta bertujuan untuk mencari laba. Ditinjau dari kepemilikan modal, badan usaha diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), dan badan usaha campuran. Badan usaha milik negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui pernyataan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Badan Usaha Milik Swasta adalah badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki oleh swasta, dapat berbentuk perseorangan maupun persekutuan. Badan usaha campuran adalah badan usaha yang modalnya sebagian milik pemerintah dan sebagian milik swasta.

Keberadaan badan usaha merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah perekonomian. Perekonomian akan membaik jika kondisi badan usaha juga baik. Apabila semua badan usaha dikelola dengan baik dan tepat maka taraf hidup masyarakat akan meningkat. Secara garis besar, peranan utama badan usaha dalam perekonomian indonesia adalah meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Karena badan usaha dapat mengurangi pengangguran dan memperluas kesempatan kerja.

 

1.2. Rumusan Masalah

Permasalahan yang ada pada bentuk-bentuk badan usaha yang ada di Indonesia ini  cukup luas, maka dengan beberapa pertimbangan , penulis akan membatasi masalah yang akan dibahas dikarenakan oleh keterbatasan waktu dan kemampuan.

Rumusan masalah yang ada pada karya tulis ini yaitu:

  1. Apa saja bentuk-bentuk badan usaha yang ada di Indonesia?
  2. Apa fungsi dan peranan badan usaha tersebut?
  3. Bagaimana seharusnya badan usaha itu dikelola?

1.3. Tujuan dan Manfaat

Dalam pembuatan makalah ini, penulis memiliki beberapa tujuan, yaitu :

Tujuan umum:

  1. Agar para pembaca dapat mengetahui apa saja bentuk-bentuk badan usaha yang ada di Indonesia, berikut dengan bagaimana cara pendiriannya, pembubarannya, serta organ-organ yang ada di dalamnya.
  2. Untuk memberikan saran-saran kepada para pembaca bagaimana tentang cara mendirikan suatu usaha.

 

Tujuan Khusus:

  1. Sarana penunjang untuk mengeluarkan pendapat penulis terhadap permasalahan yang mungkin muncul dalam pendirian suatu badan usaha.
  2. Sebagai penunjang nilai semester di mata kuliah hukum bisnis.

 

 

Manfaat:

Hasil dari penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada semua pihak, khususnya kepada mahasiswa untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai bentuk-bentuk badan usaha yang ada di Indonesia. Manfaat lain dari penulisan makalah ini adalah dengan adanya penulisan makalah ini diharapkan menjadi acuan dalam membuat makalah yang lebih baik.

 

1.4  Kerangka Pikir

 

1.4.1. Pengertian dan Klasifikasi Badan Usaha

Pada umumnya sebagian orang menganggap bahwa badan usaha dengan perusahaan memiliki pengertian yang sama. Pandangan yang menyamakan badan usaha dengan perusahaan dapat dimaklumi, karena bdan usaha dan perusahaan merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan kegiatan. Namun sebenarnya keduanya memiliki pengertian yang berbeda.

Badan usaha merupakan kesatuan organisasi ekonomi yang berbentuk suatu badan hukum serta bertujuan untuk mencari laba. Sedangkan perusahaan merupakan kesatuan organisasi modal dan tenaga kerja yang bertujuan untuk menggasilkan barang dan jasa.olehnkarena itu, dapat dikatakan bahwa perusahaan merupakan alat bagi badan usaha untuk mencapai tujuan. Pengertian badan usaha tidak dapat dipisahkan dengan perusahaan, karena keduanya merupakan fungsi yang saling keterkaitan namun mempunyai hakikat yang berbeda.

  1. Badan usaha adalah kesatuan yuridis ekonomis yang mendirikan usaha untuk mencari keuntungan.
  2. Perusahaan adalah suatu kesatuan teknis dan tempat proses untuk memproduksi barang dan jasa secara efektif dan efisien.

Perbedaan antara badan usaha dan perusahaan dapat dilihat dalam tabek berikut.

No.

Badan Usaha

Perusahaan

1.

Merupakan kesatuan yuridis formal.

Merupakan kesatuan teknis produksi.

2.

Bersifat formal.

Tidak selalu bersifat formal.

3.

Bersifat abstrak.

Bersifat konkrit.

4.

Mencari keuntungan.

Menghasilkan produk tertentu.

 

Ditinjau dari lapangan usahanya, badan usaha digolongkan menjadi lima jenis yaitu :

  1. Badan usaha eksrtaktif, yaitu badan usaha yang kegiatannya mengambil hasil alam secara langsung sehingga menimbulkan manfaat tertentu. Contohnya adalah bidang usaha pertambangan, perikanan laut, penebangan kayu, pendulangan emes, atau bidang usaha intan.
  2. Badan usaha agraris, yaitu badan usaha yang kegiatannya mengolah alam sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih anyak. Contohnya pertanian, perikanan darat, peternakan, dan perkebunan.
  3. Badan usaha industri yaitu, badan usaha yang kegiatannya mengolah dari bahan mentah menjadi barang jadi yang siap untuk dikonsumsi. Contohnya perusahaan tekstil, industri logam, kerajinan tangan, assembling.
  4. Badan usaha perdagangan, yaitu badan usaha yang kegiatannya menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen atau kegiatan pertukaran atau jual beli. Contohnya grosir, pedagang eceran, supermarket, dan perusahaan ekspor impor.
  5. Badan usaha jasa, yaitu badan usaha yang kegiatannya bergerak dalam bidang pemberian atau pelayanan jasa tertentun kepada konsumen. Contohnya salon, bengkel, notaris, ansuransi, bank dan akuntan.

 

BAB II

PEMBAHASAN

 

2.1. Kondisi Realitas

 

Hukum ekonomi Indonesia masih membutuhkan peraturan perundangundangan dan upaya harmonisasi hukum nasional dengan hukum internasional juga sangat diperlukan agar bisa mengakomodir berbagai macam kebutuhan dalam pengelolaan ekonomi nasional yang sekarang ini telah berubah sebagai akibat dari fenomena baru dalam dunia bisnis, baik pada skala nasional, regional, maupun internasional.

Pembenahan mendesak di bidang ekonomi adalah landasan yuridis sistem ekonomi nasional sebagaimana tertuang dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Agar perekonomian nasional dapat dikelola dengan baik maka diperlukan suatu pedoman jelas, misalnya dalam suatu peraturan perundang-undangan yang berlandaskan konstitusi. Sebab hingga saat ini masih ditemukan multi penafsiran atas Pasal 33 UUD 1945 tersebut. Sebagai contoh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai salah satu pelaku usaha yang didirikan oleh negara berdasarkan Pasal 33 UUD 1945  memiliki fungsi dan peran strategis dalam pembangunan ekonomi nasional karena BUMN telah memasuki hampir ke semua sektor ekonomi yang ada. Sampai pada 31 Desember 1997 saja BUMN mengelola aset sekitar Rp 461,6 trilyun dan beberapa diantaranya bahkan menguasai industri hulu yang sangat vital dan strategis.

Sebenarnya Pasal 33 UUD 1945 adalah suatu amanat dari Proklamasi dan UUD 1945 mengenai perekonomian nasional Pancasila. Yang dimaksudkan dengan ini adalah suatu susunan perekonomian Indonesia, yang pusatnya adalah kemakmuran rakyat. Yang dimaksud dengan ini adalah mendahulukan tercapainya kemakmuran rakyat, dan di atas itu dibangun secara berencana hal-hal dan bidang-bidang lain dari kehidupan rakyat.

Sejak operasionalisasi BUMN menghadapi banyak persoalan dan tantangan besar, misalnya sebagian besar BUMN menderita kerugian yang cukup signifikan karena dikelola secara tidak efisien dan produktivitas yang rendah sehingga aneka bentuk perusahaan negara ini tidak memiliki kemampuan untuk berkompetisi dalam persaingan bisnis baik di pasar domestik maupun internasional. Beberapa faktor yang menyebabkan pengelolaan sebagian besar BUMN tidak efisien sehingga mengalami kerugian dan menjadi beban keuangan negara antara lain: (i) kaburnya status hukum dan struktur organisasi BUMN, tidak jelas apakah BUMN merupakan suatu pelaku ekonomi yang memiliki otonomi penuh ataukah hanya sebagai pelaksana atau bagian dari struktur organisasi suatu departemen; (ii) mayoritas BUMN tidak memiliki budaya perusahaan (corporate culture), visi dan misi perusahaan; (iii) kurangnya jiwa entrepreneur dan profesionalisme SDM yang mengelola BUMN, sehingga kinerja dan produktivitas sangat rendah: dan (iv) BUMN tidak dikelola dengan prinsip-prinsip manajemen bisnis yang baik (good corporate governance) sebagai akibat dari campur tangan pemerintah yang terlalu besar atau dominan dalam operasional perusahaan.

Dalam pembahasan RUU Keterbukaan Informasi Publik (KIP), pemerintah meletakkan posisi BUMN bukan sebagai badan atau lembaga publik, melainkan sebagai badan usaha atau lembaga privat. Meski keseluruhan atau sebagian besar modalnya dimiliki pemerintah, BUMN adalah badan usaha dan bukan instansi pemerintah. Kekayaan BUMN bukanlah kekayaan negara. Sesuai Pasal 4 UU BUMN, modal BUMN berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Status aset dan kekayaan yang ada di BUMN hasil pengelolaan modal merupakan aset dan kekayaan BUMN itu sendiri karena keuangan dan kekayaan negara yang ada di BUMN hanyalah sebatas modal atau saham.

Sebenarnya fenomena BUMN berlaku dalam sistem ekonomi manapun, termasuk kapitalis liberal. Dalam mengawasi dan mengontrol adalah terjaminnya mekanisme kontrol sosial yang efektif untuk menindak manajemen bila terbukti tidak mampu menyediakan pelayanan barang dan jasa secara baik, benar, wajar, dan adil. Persoalannya adalah menyangkut social accountability yang bersifat politik, sebab manajemen BUMN biasanya ditunjang berdasarkan kriteria politik. Keterkaitannya yang begitu erat dengan politik menjadikan BUMN sebagai bagian dari birokrasi yang absurditas, yang sering berakibat kepada kepentingan status quo kekuasaan politik, celakanya seperti Indonesia masih bermental monarki absolut kapiten yang kebal dari segala kritik, membuat BUMN maju-mundur dan tak mampu bersaing. Kendala yang dihadapi adalah tidak memiliki grand unified design pengelolaan ekonomi Indonesia berdasarkan Pasal 33 UUD 1945, yang diperankan oleh BUMN bersama-sama dengan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), dan Koperasi untuk mengimplementasikan hak konstitusional publik.

 

2.2. Kondisi Idealis

2.2.11    Macam-Macam Badan Usaha

Badan usaha menurut kepemilikan modalnya dikelompokan menjadi badan usaha milik negara(BUMN), badan usaha milik swasta (BUMS), dan badan usaha campuran.

  1. 1.         Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

BUMN adalah badan usaha yang modalnya dimiliki oleh Negara (pemerintah) baik seluruhnya maupun sebagian. Bentuk badan usaha milik pemerintah dikelompokkan ke dalam perusahaan jawatan (Perjan), perusahaan umum (Perum), dan perusahaan perseroan (persero atau PT)

  1. a.         Perusahaan Jawatan (Perjan)

Perusahaa Jawatan adalah bentuk badan usaha milik Negara yang hamper seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah. Perjan ini berorientasi pelayanan pada masyarakat sehingga selalu merugi. Sekarang sudah tidak ada prusahaan BUMN yang menggunakan model perjan karena besarnya biaya untuk memelihara perjan tersebut.

  1. b.        Perusahaan Umum (Perum)

Perum adalah bentuk badan usaha milik Negara yang brtujuan melayani masyarakat sekaligus mencari keuntungan. Bagian pelayanan dan mencari keuntungan hamper seimbang.

Misalnya, Perum Pegadaian, Perum Damri

  1. c.         Persero

Persero adalah perusahaan yang melakukan usaha dengan tujuan utama mencari laba walaupun tetap melayani masyarakat umum. Bagian mencari keuntungan lebih besar daripada melayani kepentingan masyarakat umum. Misalnya, PT Bank BNI, PT Bank Mandiri, PT Pelindo, PTP Nusantara, PT Garuda Indonesia, dan PT Telekomunikasi.

 

  1. 2.         Badan Usaha Milik Swasta (BUMS)

Badan Usaha Milik swasta adalah badan usaha yang modalnya dimiliki oleh swasta. Landasan hukum pada pendirian BUMS adalah UU 1945 pasal 27 Ayat 2 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Misalnya, PT Indofood, PT HM Sampoerna, dan PT Bumi Karsa

 

  1. 3.         Badan Usaha Campuran

Badan Usaha Campuran adalah badan usaha yang modalnya berasal dari campuran Negara (pemerintah) dengan swasta sehingga dimilki oleh pemerintah dan swasta. Misalnya PT Bank Sentral Asia.

Badn usaha menurut hokum bentuk hukumnya dapat dogolongkan menjadi Perusahaan Perseorangan, Firma, Persekutuan Komanditer (CV=Coomanditer Vennotschaft), Perseroan Terbatas (PT), dan Yayasan.

  1. 1.         Perusahaan Perseorangan(Usaha Dagang)

Perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang dimiliki oleh orang seorang. Umumnya perusahaan perseorangan tidak memiliki badan hokum. Pemiliknya bertanggung jawab penuh atas peusahaan sehingga kekayaan pemilik dan kekayaan perusahaan tidak terpisah. Dengan demikian, tanggung jawab pemilik tidak tebatas atas semua utang perusahaan. Setiap bentuk badan usaha selalu memiliki kelebihan dan kekurangan dalam setiap manajerialnya. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan perusahaan perseorangan.

 

Kelebihan perusahan perseorangan :

  • Pemilik berhak atas semua laba yang diperoleh perusahaan.
  • Pemilik bertanggung jawab atas seluruh kekeyaan sehinggan dapat dijadikan jaminan atas kepercayaan yang dimliki perusahaan.
  • Pengelolaannya sederhana sehingga pemilik dapat dan langsung dapat melaksanakannya.
  • Rahasia perusahaan terjamin

Kekurangan perusahaan perseorangan :

  • Jika kemampuan pemiliknya kurang maka kemungkina untuk berkembang sangat kecil atau lambat. Hal ini akan mengambat perkembangan perusahaan sselanjutnya.
  • Kelangsungan usaha tidak terjmin jika pemiliknya meninggal dunia.
  • Kredit yang diperoleh biasanya kurang menguntungkan untuk pengembangan usaha selanjutnya, karena perusahaan sulit menjadi besar.

 

  1. 2.         Firma (Fa)

Firma adalah perusahaan yang dibentuk oleh dua orang atau lebih dengan memeakai satu nama. Semua pemilik sama-sama bertanggung jawab peuh atas perusahaan. Laba yang diperoleh biasanya dibagi menurut perbandingan modal yang dimasukkan ke perusahaan. Firma ini didirikan dengan akta notaris, namun belum sampai pada bentuk badan hukum yang disahkan oleh Menteri Kehakiman dan HAM.

Adapun kelebihan dan kekurangan firma yaitu sebagai berikut :

 

Kelebihan Firma :

  • Kelangsungan perusahaan dapat terjamin karena diusahakan oleh lebih dari seorang.
  • Resiko ditanggung bersama.
  • Pebagian kerja dapat diatur sesuai kemampuan para pemilik.
  • Modalnya dapat lebih besar dari perusahaan perseorangan.
  • Perolehan kredit dari debitur dapat lebih mudah karena kepercayaan yang dimiliki lebih besar dari perusahaan perseorangan.

Kekurangan Firma :

  • Pengambilan keputusan biasanya lebih lambat dari perusahaan perseorangan karena pimpinan lebih dari seorang.
  • Kerugian atau resiko yang dialami dan dilakukan slah satu anggota/pemilik akan ditanggung bersama.
  • Tidak ada pemisah kekayaan perusahaan dengan kekayaan pemilik.
  1. 3.         Perusahaan Komanditer (CV= Coomanditer Vennotschaft)

Perusahaan komanditer (CV) adalah persekutuan dari beberapa orang yang mengumpulkan modal dan diantara mereka ada seorang atau beberapa orang yang hanya memasukan modal saja.

Perusahaan komanditer (CV) mempunyai dua kelompok anggota /pemilik.

  1. Pemilik modal yang menjalankan perusahaan disebut persero aktif atau persero pengusaha
  2. Pemilik modal yang hanya memasukkan modal tanpa ikut menjalankan perusahaan disebut persero diam atau persero komanditer.

Persero aktif bertanggung jawab penuh atas semua kegiatan perusahaan sedangkan persero komanditer bertanggung jawab sebatas modal yang dimasukkannya, artinya persero aktif tanggung jawabnya tidak terbatas mengenai kekayaan dan utang perusahaan. Jika tejadi kerugian dan timbul utang yang lebih besar dari kekayaanperusahaan, maka persero aktif harus menanggung dan membayar utang perusahaan sampai kekayaan pribadinya. Persero komanditer hanya menanggung sebatas modal yang dimasukkan.

  1. Perseroan Terbatas (PT)

Perseroan terbatas adalah perseroan yang modalnya berasal dari penjualan saham (sero). Orang atau badan yang membeli saham perseroan terbatas berarti ikut memiliki PT tersebut sebatas saham yang dimiliki. PT ini didirikan dengan akta notaris dan disetujui oleh Mentri Kehakiman dan HAM, didaftarkan pada pengadilan, serta diumumkan dalam lembaran Negara.

Dalam akta pendirian PT harus tercantum :

  • Nama perusahaan,
  • Tempat kedudukan,
  • Maksud dan tujuan perusahaan,
  • Janka waktu pendirian perusahaan,
  • Jumlah modal dasar (statuner)
  • Jumlah lembaran saham dan nilai nominal saham perlembar.

Jadi, dapat dikatakan bahwa PT merupakan badan usaha yang dimiliki badan hukum tersendiri. Sehingga sebuah PT dapat menuntut dan dituntut.

Menurut jenisnya, PT terbagi menjadi tiga bagian.

  1. PT Tertutup adalah PT yang modal sahamnya dimiliki oleh orang tertentu atau keluarga tertentu saja. Biasanya saham yang dikeluarkan langsung berbentuk saham atas nama, begitu juga dalam akta pendirian siapa saja yang dapat memiliki atau membeli saham PT tersebut.
  2. PT Terbuka adalah PT yang sahamnya dapat dimiliki atau dibeli siapa saja yang memenuhi syarat. Biasanya bentuk sahamnya adalah saham atas unjuk yang bebas diperjualbelikan kepada siapa saja yang menginginkan. PT Terbuka umumnya diberi tanda (kode) Tbk (Terbuka). Misalnya, PT Bank Sentral Asia Tbk.
  3. PT kosong adalah Pt yang sudah ada izin usahanya dan izin lainnya, namun kegiatannya tidak aktif. PT Kosong ini dapat diperjualbelikan, artinya orang atau badan yang ingin membelinya sudah langsung dapat memiliki izin yang telah diperoleh PT sebelumnya.

Agar kegiatan usaha PT diakui dan disahkan Negara, harus memiliki beberapa persyaratan. Berikut adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mensahkan PT.

  • Ada Akta Notaris Pendirian PT yang disahkan oleh Menteri Kehakiman, dan didaftar pada Pengadilan Negeri setempat.
  • Modalnya memenuhi ketentuan , yaitu para pendiri mengambil (menempatkan) sekurang-kurangnya 20% dari modal dasar. Dari modal yang diambil (ditempatkan) sekurang-kurangnya 50% diantaranya telah disetor dalam perusahaan dalam bentuk uang atau aktivs lainnya.
  1. 5.         Koperasi

Koperasi berasal dari kata co operative yang berarti usaha bersama. Selain itu koperasi dapat diartikan sebagai usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan prinsip kebersamaan untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan. Namun, tidak semua usaha ekonomi yang dilakukan sekelompok orang dengan prinsip kebersamaan dapat disebut sebagai koperasi. Untuk dapat disebut sebagai koperasi paing tidak uasah tersebut berazaskan kekeliargaan. Berdasarkan Undang-undang No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperassian Indonesia, disebutkan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hokum koperasi dengan melandaskan kegiantannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan.

Berdasarkan pengertian koperasi diatas, terkandung beberapa makna pokok yaitu sebagai berikut :

  1. a.         Koperasi sebagai badan usaha

Koperasi sebagai badan usaha, berarti koperasi harus melakukan prinsip-prinsip sesuai yang diterapkan badan usaha, yaitu berusaha memperoleh keuntungan atau sisa hasil usaha. Karena itu, koperasi harus memiliki organisasi dan manajemen yang baik, dan dikelola secara efisien dan efektif. Namun demikian, koperasi harus tetap memperhatikan prinsip kebersamaan dan kepentingan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya.

  1. b.        Koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat

Koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat, berarti koperasi berusaha melibatkan rakyat banyak dalam melakukan usaha bersama untuk memenuhi kebutuhan, memperoleh keuntungan, serta meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama.

  1. c.         Koperasi beranggotakan orang-orang atau badan hukum

Koperasi beranggotakan orang-orang terlihat pada koperasi primer, dimana para anggota berasal dari orang pribadi. Misalnya, disekolahmu ada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI), anggotanya adalah para guru dan pegawai. Koperasi yang beranggotakan badan hokum artinya para anggota koperasii berasal dari beberapa koperasi yang bergabung membentuk satu keporasi tertentu. Misalnya, ditingkat Kabupatenmu ada beberapa koperasi sekolah KPRI, mereka bergabung membentuk Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI).

  1. d.        Prinsip Koperasi

Usaha koperasi yang dikelola oleh para anggota dengan membentuk pengurus koperasi melalui Rapat Anggota, dilaksanakan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi.

Prinsip Koperasi diantanya sebagai berikut :

  • Keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka.
  • Pengelolaan koperasi dilakukan secara demokratis.
  • Pembagian laba (sisa hasil usaha) dilakukan sesaara adil dan sebanding dengan besarnya jasa para anggota.
  • Pemberian balas jasa yang terbatas pada modal
  • Kemandirian
  • Pendidikan perkoperasian
  • Kerjasama antarkoperasi
  1. e.         Azas koperasi

Koperasi mempunyai azas kekeluargaan yang bermaka bahwa semua kegiatan koperasi dilaksanakan dengan azas kekeluargaan dan kerjasama. Hal ini terlihat pada keanggotaan koperasi yang mengutamakan pemenuhan kebutuhan, kemakmuran, dankesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Dari peranan koperasi itu diharapkan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi perekonomian nasional sebagai berikut.

  1. Membantu terwujudnya perekonomian nasional yang demokratis.
  2. Membantu terciptanya perluasan kesempatan kerja.
  3. Membantu masyarakat umum untuk membina dan mengembangkan potensi ekonomi mereka agar dapat memenuhi kebutuhannya secara mudah dan lebih lengkap.
  4. 5.         Yayasan

Yayasan adalah badan usaha yang didirikan oleh orang atau pemerintah dengan jalan memisahkan kekayaannya untuk tujuan tertentu terutama tujuan nasional. Yayasan ada yang didirikan dan dimiliki oleh swasta, seperti Yayasan Dharmais, Yayasan Olah Raga, Yayasan Panti Asuhan, dan ada pula yang dimiliki pemerintah, seperti Yayasan Televisi Republik Indonesia (TVRI). Modal yaysan berasal dari uang yang dipisahkan dari pemiliknya, yaitu dari sumbangan-sumbangan,derma, dan lain-lain.

 

2.2.1.      Fungsi dan Peran Badan Usaha

Badan usaha untuk mencapai tujuannya, perlu menentukan fungsi-fungsi yang akan memperlancar kegiatan usaha. Fungsi-fungsi badan usaha antaralain fungsi produksi, fungsi pembelanjaan, fungsi personalia, fungsi administrasi, dan fungsi pemasaran.

 

 

  1. Fungsi Produksi

Fungsi ini menetapkan barang dan jasa apa, bagaimana cara menghasilkan, dan bagaimana pekerjaan dibagi dan ditempatkan pada pekerjaan produksi agar sesuai dengan tujuan dan keinginan badan usha. Jadi, fungsi produksi ini berusaha mempertahankan kelangsungan produksi dan memikirkan bagaimana pekerjaan itu dapat dilaksanakan dengan cara yang cepat, aman, dan murah, dalam arti bahwa produksi dapat diselesaikan pada waktunya dan dengan biaya yang seekonomis mungkin.

  1. Fungsi Pembelanjaan

Fungsi ini berhubungan dengan masalah keuangan perusahaan. Baik segi likuiditas,soliditas, maupun solvabilitas badan usaha. Disamping itu, fungsi ini juga mengatur keuangan perusahaan baik diluar maupun ke dalam.

  1. Fungsi Pemasaran

Fungsi ini berhubungan dengan masalah marketing product, yaitu bagaimana cara memperoleh barang, apakah barang dibeli dengan tunai atau kredit, mana yang paling menguntungkan, bagaimana penyimpanan barang yang sudah dihasilkan agar terjamin, serta berhubungan dengan masalah penjualan hasil. Penjualan sebagai ujung tombak usaha untuk memperoleh pendapatan/penerimaan, maka bagian penjualan sebaiknya lebih aktif untuk memperkenalkan dan memasarkan barang.

  1. Fungsi Personalia

Fungsi ini mengurus faktor produksi tenaga kerja dengan segala macam permasalahannya, agar mereka secara serentak dapat digerakkan ke arah tercapainya tujuan badan usaha. Fungsi personalia ini menyangkut masalah penerimaan tenaga kerja, pendidikan dan seleksi, upah/jaminan social, penyelidikan terhadap metode kerja, penempatan tenaga kerja, dan promosi. Jadi, berdasarkan fungsi ini pengusaha berusaha agar para tenaga kerja yang ada senang bekerja ditempat kerja itu, berprestasi tinggi, loyal, mempunyai rasa kebanggaan bekerja dperusahaan itu.

  1. Fungsi Administrasi

Fungsi ini melaksanakan pencatatan terhadap segala hal yang berhubungan dengan kegiatan badan usaha, sehingga dari catatan-catatan yang dibuatnya itu, setiap saat dapat diketahui segala hak dan kewajiban badan usaha. Pada suatu badan usaha yang besar, kegiatan administrasi itu dilaksanakan pada bagian tata usaha, bagian keuangan, bagian kepegawaian/personalia, bagian perlengkapan, bagian perencanaan, bagian pabrik/bengkel, bagian statistic, bagian gudang, bagian pengawasan, dan lain-lain.

 

Jenis-jenis konsentrasi badan usaha sebagai berikut :

  1. Trust adalah penggabungan (fusi) dari beberapa perusahaan yang melebur menjadi satu baik modal maupun badan hukumnya. Trust horizontal merupakan gabungan beberapa perusahaan kecil sehingga menjadi besar. Trust vertikal merupakan gabungan dari industri huli sampai industri hilir. Trust pararel merupakan gabungan dari beberapa perusahaan yang sejenis menjadi satu.
  2. Kartel adalah kerjasama antara beberapa perusahaan sejenis, masing-masing tetap memakai nama perusahaannya sendiri.
  3. Holding company adalah gabungan dari perusahaan kecil karena dimiliki oleh lebih seperdua sahamnya oleh perusahaan besar.
  4. Concern adalah gabungan dari bada atau perusahaan untuk sementara waktu dengan mengadakan persetujuan dari beberapa perusahaan, dimana tiap anggota (perusahaan) masih berdiri.

Sedangkan peran badan usaha yaitu sebagai berikut :

  1. Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa
  2. Meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pemanfaatan faktor-faktor produksi.
  3. Sumber pendapatan negara melalui pajak dan penerimaan lainnya.
  4. Mendorong munculnya investasi baru oleh masyarakat luas.
  5. Membantu pemerintah mengatasi masalah-masalah perekonomian seperti kemiskinan dan pengangguran.

 

2.2.2.      Pengelolaan Badan usaha

Semua kegiatan dalam pengelolaan badan usaha pada dasarnya ditunjukkan untuk kemajuan perusahaan dan kemakmuran karyawannya. Untuk tujuan tersebut, badan usaha harus dikelola secara professional, yaitu dengan melakukan perencanaaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Pengelolaan badan usaha juga dipegang oleh orang-orang yang berjiwa pengusaha, dengan selalu menerapkan norma-norma yang berlaku dan selalu bertindak manusiawi dalam menjalankan usahanya.

 

2.3  Analisis

Tak dapat kita pungkiri bahwa masyarakat secara keseluruhan telah merasakan perekonomian globalisasi melalui perdagangan bebas. Berbagai kesepakatan , jalinan kerjasama, perjanjian multilateral, berbagai kelompok negara maju dan berkembang, penyatuan mata uang, dan lain-lain, merupakan suatu wujud dari lintas batas geografis-regional menuju pada kepentingan ekonomi internasional yang tak terhindarkan.

Suatu perusahaan baik itu milik negara atau swasta apabila ingin berkembang, maka ia harus memiliki strategi khusus dalam menjalankan usahanya. Metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan ancaman (threats).

Adapun cara dalam mengembangkan perusahaan dengan menggunakan strategi manajemen SWOT dengan merumuskan beberapa pertanyaan mendasar:

1.Dimanakah letak perusahaan dan mengarah kemanakah perusahaan tersebut?
2.Kemanakah tujuan perusahaan tersebut?
3.Bagaimana cara perusahaan untuk mencapai tujuan tersebut?

Apabila sudah bisa menjawab pertanyaan diatas, maka perusahaan tersebut harus menentukan target dan menyusun strategi apa yang akan dilakukan dalam menghadapi persaingan pasar.

Selain itu apabila ditinjau dari kondisi realitas, perusahaan-perusahaan di Indonesia mengalami kemunduran yang signifikan dikarenakan mereka tidak memiliki tujuan pasti dalam artian mau dibawa kemana perusahaan mereka ke depannya. Mereka tidak bisa mengendalikan perusahaannya sendiri sehingga membuat ketidakpuasan bagi konsumen yang pada akhirnya akan berujung pada kerugian bagi perusahaan tersebut.

 

2.4  Rekomendasi

Apabila suatu perusahaan menginginkan kondisi yang idealis(ditinjau dari kondisi realitas), maka harus ada perubahan  meskipun dari hal yang terkecil. Beberapa perubahan yang harus dilakukan baik oleh pemerintah atau pemilik badan usaha:

  1. Suatu perusahaan apabila ingin berkembang maka harus meningkatkan pruduktivitasnya dan bekerja lebih efisien sesuai dengan tujuan semula pendirian badan usaha tersebut.
  2. Disamping itu pemerintah harus lebih memberdayakan usaha kecil mikro sebagai langkah strategis dalam mengembangkan perekonomian negara. A
  3. danya sutu lembaga khusus yang bertujuan memberikan pinjaman modal kepada masyarakat yang memang ingin membentuk badan usaha tetapi lemah dalam segi financial.
About these ads

About jinkisyndrome

Trapped in The SHINee World | Cant take my eyes off Lee Jinki
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s